DALAM sebuah video yang beredar, sekelompok emak-emak memompakan semangat kepada mahasiswa Makassar yang sedang berunjuk rasa di jalanan. Dari balik jendela mobilnya, salah seorang di antara ibu-ibu itu berteriak: jangko berenti nak (jangan kalian berhenti, nak).

Bukan mengeneralisasi apalagi mendramatisasi masalah; unjuk rasa, mahasiswa, dan emak-emak. Unjuk rasa satu hal, mahasiswa dan emak-emak satu hal lain. Tetapi dalam konteks unjuk rasa itu, mahasiswa dan emak-emak satu rasa. Dongkol, jengkel, kesal, marah terhadap rezim pemerintahan ini.

Tema besar yang diusung mahasiswa lebih kepada masalah berbangsa dan bernegara, substansi demokrasi. Yaitu perpanjangan periode kekuasaan dan penundaan pemilu. Keduanya dipahami sebagai pengangkangan demokrasi dan konstitusi.

Bagi emak-emak unjuk rasa mahasiswa itu menjadi corong aspirasi dan jeritan suara hati mereka yang telah berkumulasi menjadi kemarahan.

Unjuk rasa mahasiswa, adalah kulminasi dari tumpukan kejengkelan mereka melihat rezim yang dianggap tidak peduli penderitaan rakyat, justru sibuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan kekuasaan presiden, dan penundaan pemilu. Selain mengangkangi konstitusi, juga sekaligus mengkhianati reformasi berdarah yang dimotori mahasiswa hingga melengserkan Rezim Orde Baru.

Presiden Jokowi memang sudah berulang kali menyatakan tidak mau memperpanjang masa jabatannya, tidak bermaksud menunda pemilu. Tetapi sejumlah pembantu, partai pengusung dan pendukungnya, terus membuka wacana dengan berbagai argumentasi pembenaran tindakan dan keinginan itu, yang dinilai masyarakat inkonstitusional.

Dengan terus berkembangnya wacana itu dari kalangan pembantu presiden, maka rakyat membaca dan memahami gelagat tersebut dalam kosmologi Jawa (bukan rasis) karena Presiden orang Jawa. Bahwa apa yang diutarakan presiden, hanya lip service. Belum tentu pernyataan itu juga sama dengan maksudnya, karena pernyataan pembantunya memang bersayap.

Kalau begitu, seharusnya mereka yang terus saja mewacanakan tiga periode dan penundaan pemilu yang dituntut, didemo, diunjukrasai.

Akan tetapi, dalam kosmologi Jawa, pernyataan presiden tidak dibaca secara linier. Oleh karena itu, pengunjuk rasa mengalamatkan tuntutan kepada Presiden.

Mengapa? Kita pernah mendengar dan viral bahwa anak presiden tidak berminat terjun ke politik dan kekuasaan. Faktanya, anak presiden menjadi walikota di Solo. Menantu di Medan. Itu salah satu fakta yang membuat presiden low trusted.

Pada titik ini, rakyat melihat bahwa rezim pemerintahan dan kekuasaan ini sudah tidak peduli dan tak lagi memikirkan penderitaan rakyat. Akan tetapi yang terpikirkan dan diupayakan dengan segala cara ialah memperpanjang kekuasaannya.

Rakyat marah. Dua tahun mereka menderita dalam kungkungan pendemi Covid-19, yang menelan begitu banyak korban jiwa. Ruang gerak serba terbatas dan dibatasi. Ujungnya, usaha mereka bangkrut. Terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Barisan pengangguran bertambah panjang.

Pada sisi lain, tenaga kerja asing terus mengalir masuk atas nama kepentingan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terjungkal. Padahal, pekerja asing itu toh hanya mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya bisa ditangani pekerja lokal.

Kemiskinan pada gilirannya makin gila mendera rakyat. Pemerintah memang mencoba menjadi dewa penolong, dengan bantuan sosial. Tetapi distribusi tak merata, tidak tepat sasaran, volume dan mutu barang tidak standar. Bahkan lebih menjengkelkan karena ada pihak yang menangguk keuntungan secara ilegal. Bansos dibancaki.

Di tengah kondisi masyarakat yang stress, kebijakan-kebijakan pro-rakyat semakin menguap. Kebijakan demi kebijakan berupa syarat-syatat perjalanan, test antigen dan pcr, dianggap sebagai bisnis elit kekuasaan yang menangguk untung besar walaupun membebani rakyat.

Di ujung pandemi yang mulai reda, kebijakan mulai longgar, kesulitan hidup rakyat bukannya melemah. Justru semakin berat karena kelangkaan minyak goreng, padahal seluruh dunia tahu negeri ini penghasil minyak sawit, bahan baku minyak goreng, terbesar di dunia.

Penderitaan itu masih bertambah dengan langkanya solar. Truk antre di mana-mana. Pertalite kosong, harga pertamax naik. Ujung-ujungnya memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya.

Apa pun alasan pembenarannya dari produsen dan pemerintah, rakyat sudah terlanjur apriori. Menggerutu, jengkel, dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah kian tergerus.

Dalam konteks inilah, sikap emak-emak, sebagaimana di awal tulisan ini, menemukan korelasi dukungan semangat kepada mahasiswa pengunjuk rasa itu. Puluhan juta emak-emak yang tertekan merasakan kesulitan hidup ini.

Tidak mampu bersuara, apalagi turun ke jalan unjuk rasa. Kecuali mengomel, jengkel, dan marah. Setiap membaca berita, menonton televisi dan video-video viral tentang alasan-alasan pembelaan pemerintah terkait situasi dan kondisi yang dialami rakyat.

Pada wakil rakyat di DPR tidak lagi ada harapan karena mereka sudah kena sakit mendadak bisu. Maka kepada mahasiswalah mereka menggantungkan harapan. "Jangko berenti, nak...".