CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Anti Coruption Commmite (ACC) Sulawesi menyoroti kinerja pihak Kejaksaan dan Kepolisian di Sulawesi Selatan.

Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wakanubun mengatakan, hari anti korupsi sedunia tiap tahun diperingati. Namun, penegak hukum dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian masih saja menutupi atau tidak transparan ke publik dalam menangani suatu kasus korupsi.

"PR (pekerjaan rumah, red) terbesar penanganan kasus korupsi yakni informasi publik di internal Kepolisian dan Kejaksaan. Selama ini informasi begitu susah untuk didapatkan, pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi nyaris tertutup dalam hal perkembangan kasus yang ditanganinya, hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan di publik," katanya, Senin (9/12/2019).

Menurut Kadir, terkait keterbukaan informasi seperti halnya di Kejaksaan, pemantauan ACC Sulawesi selama ini belum maksimal. Padahal secara aturan internal Kejaksaan, keterbukaan informasi sudah lama diatur.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 032 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi dan Instruksi Jaksa Agung RI (Insja) Nomor: INS-001/A/JA/6/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan.

"Jadi kami heran saja kalau di kejaksaan tertutup kepada pencari informasi, harapan kami pihak kejaksaan jangan menutup diri terkait dengan informasi publik khususnya penanganan kasus korupsi," tambahnya.

Sementara itu, dalam catatan ACC Sulawesi terhadap kasus korupsi mandek di Polda Sulsel hingga tahun 2018 lalu, sedikitnya terdapat 19 kasus. Masing-masing 7 kasus ditahap penyelidikan dan 12 kasus ditahap penyidikan.

"Kami belum bisa menyebutkan kasus yang mandek di tahun ini karena akan di rilis pada akhir tahun dan untuk sementara kami baru menyurati ke Polda Sulsel untuk memastikan datanya," terang Kadir.