CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi mewakili Wali kota Makassar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada dewan yang terhormat, khususnya yang telah menyampaikan pemandangan umum atas fraksinya,” kata Fatmawati dalam rapat paripurna di DPRD Makassar, Rabu (7/6/23).

Tak lupa pula, Fatmawati mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh anggota dewan, atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Makassa TA 2022.

“Pemerintah Kota Makassar mengucapkan Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota dewan. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan dan komitmen bersama dalam mewujudkan transparansi bagi pengelolaan uang dan barang milik daerah, ” lanjutnya.

 Sementara terkait saran Anggota Dewan Mesakh Raymond Rantepadang yang menjadi juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan terkait penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau Silpa setiap tahun memang masih terlihat cukup besar.

Sehingga kata Fatma perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian realisasi belanja pada masing-masing SKPD dan unit kerja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

 "Sehingga Silpa diakhir tahun diharapkan berada pada nilai yang ideal," bebernya.

 Di lain sisi atas tanggapan juru bicara dari Fraksi PKS, Anwar Faruq  terkait peningkatan jumlah penerima beasiswa anak lorong berprestasi, maka kata Fatmawati hal itu sesuai visi misi Pemkot Makassar yang dituangkan dalam 18 gerakan Revolusi pendidikan.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui program pemberian beasiswa anak lorong setiap tahunnya, anggaran pendidikan semakin ditambah untuk tahun 2022 hanya 200 anak sedangkan di tahun 2023 sebanyak 2000 anak dengan minimal per anak 1,8 juta per tahun atau 150 ribu per bulan," pungkasnya.

 Sementara itu jubir Fraksi Golkar Apiaty K Amin Syam , terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 agar selalu diperhatikan, kata Fatma hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah Kota dan akan selalu menjadi pencermatan dalam penyusunan Ranperda APBD di masa yang akan datang.

 “Pihak eksekutif akan senantiasa menjunjung tinggi landasan hukum dalam setiap penyusunan peraturan, baik itu regulasi di tingkat pusat maupun regulasi daerah, ” katanya.

 Wawali Fatmawati Rusdi juga menjawab tanggapan Jubir Fraksi Partai Demokrat Arifin Dg Kulle terkait pendapatan daerah tahun 2022 yang terdiri dari pendapat asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain yang sah telah terealisasi sebanyak Rp3,58 Triliun serta melebih target 89,99%.

Adapun pendapatan asli daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 1,41 Triliun dari target Ro. 1,71 triliun lebih, melihat capaian yang belum terealisasi 100 persen, maka perlu adanya optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Baik melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah dan tentunya kami sangat berharap adanya dukungan dan kontrol dari anggota dewan yang terhormat sehingga pendapatan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan, ” harapnya.

Mengakhiri penyampaian nya, Fatmawati berharap pembahasan selanjutnya bisa berjalan lancar sesuai harapan.

“Dengan mengedepankan semangat keterbukaan serta semangat kemitraan yang harmonis antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, saya sangat berharap pembahasan tahapan selanjutnya mampu berjalan lancar, ”tutupnya.

 Laporan: Ardi Jaho.