Awas Macet, Mahasiwa Blokade Jalan Urip Sumoharjo

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Macet terjadi sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Senin (3/4/2023) petang, jelang berbuka puasa.
Sejumlah kelompok mahasiswa berunjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-undang (UU) Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel.
Pantauan di lokasi mereka tergabung dalam tiga kelompok mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Alinasi Mahasiswa Stie Wira Bakti dan Aliansi Unismuh Makassar Satu.
Mereka membawa spanduk berisi tuntutan aksi serta membakar ban bekas dan memblokade jalan Urip Sumoharjo.
Akibatnya, ruas jalan dari Gunung Bawakaraeang menuju Urip Sumoharjo mengalami kemacetan panjang.
Pengendara yang terjebak macet pun tak hentinya membunyikan klakson kendaraanya agar mahasiswa membuka akses jalan Urip Sumoharjo, terlebih sudah mendekati waktu berbuka puasa.
"Silahkan demo tapi jagan tutup jalan, kita ini capek pulang kerja, apalagi waktu buka puasa sudah dekat, mau sampai kapan kalian tutup jalan," ucap salah seorang pengendara yang terjebak macet.
Kemacetan baru terurai ketika mahasiswa membuka blokade jalan sekitar pukul 18.00 Wita.
Sementara salah satu kelompok mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Stie Wira Bakti menggelar aksi dengan cara yang unik, karena membawa 3 pocong di depan Gedung DPRD Sulsel.
"Alasan kita menghadirkan teatrikal pocong tidak lain sebagai salah satu bentuk matinya keadilan di negeri kita," ucap Koordinator Mimbar Alinasi Mahasiswa Stie Wira Bakti Makassar, Thakim.
Thakim menjelaskan apa yang mereka lakukan hari ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya kaum buruh.
"Beberapa permasalahan utama yang sudah jelas selama dua tahun UU Cipta Kerja berlaku masih menimbulkan permasalahan. Persoalan itu mulai dari batas waktu perjanjian waktu kerja tertentu (PWKT) hingga kemudahan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK)," ungkapnya.
Dia meminta kepada anggota dewan maupun pemerintah untuk mencabut UU Cipta kerja.
"Kami harap kepada dewan pemerintahan mendengar apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat," tandasnya.
Penulis : Darsil Yahya