CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih bergulir. Informasi terbaru PKS dan Demokrat menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Alasannya jelas, karena kenaikan harga tersbeut akan menimbulkan efek domina yang menyulitkan rakyat.

Legislator Sulsel fraksi PKS, Sri Rahmi menegaskan kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak pada semua sektor yang pada akhirnya akan menyesangarakan masyarakat kecil.

“Jangakan rakyat kecil. Kita saja tidak setuju jika BBM naik . Pasti semua ikut naik. Semua biaya produksi pasti naik. Ketika biaya produksi meningkat produknya juga naik,” jelasnya dalam Blak-blakan Seru, Senin (29/8/2022).

“Tarif ojek online naik, kemudian makanan di kaki lima pasti naik karena salah satu variabel dari menentukan harga produk yaitu transportasi,” lanjutnya.

Sri Rahmi menjelaskan banyak opsi lain yang dapat dilakuakn untuk efisiensi APBN, bukan hanya dnegan menarik subsidi BBM yang pada akhirnya memicu kenaikan harga komoditas pangan dan juga berdampak luas pada banyak sektor.

“PKS tidak serta merta menolak kenaikan BBM tanpa solusi, banyak sektor-sektor lain yang bisa kita maksimalkan untuk menutupi kekurangan pos-pos APBN kita. Banyak opsi untuk efisensi APBN. Misalnya mengurangi kebocoran dari praktek-praktek korupsi. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, termasuk optimalisasi pemungutan pajak kelas atas,” tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak panik dan juga tidak melakukan penimbunan sebab hal tersbeut hanya akan memperburuk keadaan.

“Kepada masyarakat jangan lakukan panik buying. Termasuk salah staunya mereka  pengecer yang panik dengan isu ini kemudian tiba-tiba menumpuk barang. Dengan sengaja menimbun untuk mendapatkan banyak selisih,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerangkan alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2022 naik 3 kali lipat dari tahun 2021 menjadi Rp 502 triliun. Terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun dan Rp 293,5 triliun.

kenaikan kompensasi dan subsidi tersebut dipicu kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah dari USD 100 per barelnya. Tak hanya itu, pemerintah juga harus membayarkan sisa utang kompensasi tahun 2021 yang belum dibayarkan tahun lalu.