RDP Komisi B DPRD Sulsel Bahas Kendala Industri Kelapa Sawit
Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sulsel - (foto by: Fitri Khaerunnisa)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Bukan hanya pihak petani kelapa sawit di Sulawesi Selatan yang mengalami kendala dalan industri kelapa sawit. Beberapa kendala juga dialami oleh dinas-dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (17/5/2022).
Pada rapat tersebut, Ahmadi Akil sebagai Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan anggaran pengawasan yang nihil bagi sebagian besar organisasi perangkat daerah atau OPD di Sulawesi Selatan. Terkhusus dalam pengawasan penerapan kebijakan daerah, terkait harga jual tandan buah sawit segar kepada para petani kelapa sawit di Sulawesi Selatan, yang mulai tahun 2021 dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Pasalnya hal tersebut mempengaruhi penerapan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal, dan mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran pelanggaran kebijakan.
Selain Dinas Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan perkebunan Sulsel juga mengalami hal yang serupa. Selain tidak memiliki anggaran pengawasan, dinas tersebut juga tidak memiliki anggaran dalam penetapan harga tandan buah sawit segar.
(Laporan Fitri Khaerunnisa)
.jpg)
