CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Polemik pembangunan Pengolahan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) terus bergulir.

Kini Aliansi Masyarakat Manggala Peduli TPA Tamangapa kembali unjuk rasa di depan pintu masuk TPA.

Setidaknya ada tiga titik lokasi pintu masuk TPA Tamangapa ditutup paksa oleh warga hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan kejelasan terkait penempatan PSEL di Tamangapa.

Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Muhammad Nasir Rurung mengatakan apa yang dilakukan oleh warga akibat kekecewaan terhadap pemerintah yang tiba-tiba memindahkan lokasi PSEL di Kecamatan Tamalanrea.

"Tiba tiba akhir bulan ini wacana segelintir orang atau sekelompok orang mau dipindahkan, ada apa? Padahal sudah ada Perwali, padahal sudah ada RT yang mengatur sedemikian rupa," ucapnya kepada CELEBESMEDIA.ID, Senin (14/8/2023).

Selaku warga yang ada di Kelurahan Tamangapa, Nasir Rurung mengaku prihatin melihat tindakan Walikota Makassar Danny Pomanto yang mengaku mendukung pembangunan PSEL di Tamalanrea.

"Harusnya pak Danny ketika dia bicara persoalan RTRW harus by data sehingga kita bisa adu, pak Danny bukan seorang ahli tata ruang saya juga bukan ahli tata ruang tapi tentu disekitar kita, banyak ahli tata ruang mari kita duduk sama-sama kita mengusut tuntas yang mana dia maksud pak Danny sesuai RTRW," bebernya.

Belum lagi soal pengumuman tender yang hingga saat ini belum ditentukan siapa pemenangnya. Namun diduga salah satu konsorsium yang belum menang telah membeli belasan hektare lahan di Tamalanrea, sehingga menjadi kecurigaan pembangunan PSEL terlalu dipaksakan.

"Ada salah satu Konsorsium yang diduga telah membeli belasan hektare di Tamalanrea dengan miliaran rupiah padahal pemenang tender belum diumumkan, jelas ini bermasalah," tegasnya.

Ia menambahkan apalagi soal lahan warga yang ada di TPA Tamangapa hingga kini belum dibayarkan pemerintah kota, padahal tahun sebelumnya telah dianggarkan miliaran rupiah namun saat ini hilang dan tidak ada kejelasan.

"Kasihan Warga Tamangapa belum terbayarkan oleh pemerintah kota akibat tanahnya tertimbun oleh sampah-sampah," ujarnya.

Olehnya itu dirinya berharap agar kiranya pemerintah kota dapat menyelesaikan permasalahan di TPA Tamangapa yang menjadi tuntutan warga.

"Saya kira Pemkot Makassar harus memberikan solusi terbaik biar tidak ada yang dirugikan," tutupnya 

Laporan: Ardi Jaho