CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) menilai keputusan DPRD Sulsel yang tidak menetapkan calon Pj Gubernur dalam paripurna tidak demokratis. 

Sebelumnya dalam paripurna penetapan calon Pj Gubernur, DPRD Sulsel tidak menetapkan satu nama pun.

Direktur Media dan informasi Komisi Pemantau Legislatif, Andi Fadli Ahmad mengungkapkan, seharusnya momentum seperti ini digunakan sebagai kesempatan untuk mengembalikan representasi DPRD  dengan mengajukan nama kandidat ke pusat. 

"Inilah peranan DPRD Sulsel sangat penting untuk dalam misi mencari pemimpin yang berkualitas tentu melalui DPRD inilah kandidat kandidat  ini tentunya kapasitas kredibel tahu kondisi geografis Sulsel" Ungkapnya pada tim CELEBESMEDIA.ID, Rabu (09/08/23).

Ia bahkan menilai sikap DPRD Sulsel tersebut menunjukkan keegoisan legislator yang seolah mengabaikan kepentingan daerah.

"Sayangnya kami menyesalkan hal ini karena tidak dilakukan, malah DPRD mengalami buntu tidak kuorum, kami melihatnya sebatas ego-ego saja. Justru di momen-momen inilah momen penting ini DPRD mengembalikan fungsinya sebagai representasi dari masyarakat untuk memastikan nama-nama kandidat yang ditunjuk oleh pusat nantinya orang yang kredibel punya visi," sambungnya.

Selain itu, menurutnya sangat penting bagi DPRD untuk bisa mengajukan nama calon Pj Gubernur agar pemimpin yang ditunjuk merupakan sosok yang dibutuhkan Sulsel.

"Ini penting karena itu diatur oleh konstitusi sebetulnya regulasi ini kan memang sebetulnya masih abu-abu di sini presiden punya hak preparatif menentukan Pj gubernur dan kemudian di DPRD sendiri juga diatur ia mengusulkan nama-nama untuk diusulkan kepada pusat," tangkasnya.

Menurutnya, ekor dari problem ini yakni pihak pusat akan  dengan seenaknya menentukan pilihan terkait Pj Gubernur sesuai dengan kepentingan pribadi.

"Kalau DPRD tidak bergerak cepat untuk memprioritaskan kandidat kandidat ini ya pusat dengan seenaknya menentukan berdasarkan kepentingannya tanpa mempertimbangkan kandidat apakah yang paham Sulawesi Selatan apakah ia punya kecakapan dalam pemerintahan mengkomunikasikan setiap lembaga di Sulsel," tegasnya.

Laporan: Raudhatul Janna