Ketua Umum BPP KKSS Desak Danny Pomanto Cabut Tudingannya

Muchlis Patahna - (foto by kkss.or.id)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Rekaman berdurasi 1 menit 58 detik yang diduga suara Danny Pomanto yang beredar di lini masa menghentak perhatian publik, Sabtu (5/12/2020) pagi.

Dari rekaman itu, suara percakapan yang diduga Danny Pomanto menyinggung sejumlah tokoh-tokoh besar di negeri ini. Sebut saja Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK), Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga pentolan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

Percakapan itu awalnya menyinggung peristiwa tangkap tangan Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, oleh KPK yang dikomandoi Novel Baswedan. Setelahnya, suara yang diduga Danny Pomanto itu menyimpulkan bahwa penangkapan yang dipimpin Novel Baswedan itu erat kaitannya dengan JK dan Anies Baswedan.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Muchlis Patahna merespon tegas video yang memfitnah Ketua Kehormatan KKSS, Jusuf Kalla.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muchlis Patahna Ketua Umum DPP KKSS menginformasikan kepada kita semua bahwa salah satu tujuan didirikan KKSS adalah untuk menjaga nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan yaitu sipakatau sipakalebbi, menjaga kehormatan sipatuo sipatokkong. Olehnya itu, saya mengimbau kepada para tokoh jangan saling menyerang," ujar Muchlis Patahna.

"Salah satu video yang menyerang antara tokoh adalah video Danny Pomanto yang menyerang Pak JK soal penangkapan Edhy Prabowo, seolah-olah Pak JK yang merekayasanya. Sangat disayangkan, olehnya itu sebelum disharmoni antara masyarakat, sebelum masyarakat marah, KKSS marah, saya mohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mencabut kata-kata Danny Pomanto," teganya.

Sebelumnya diberitakan, Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, angkat bicara terkait rekaman suara mirip Danny Pomanto yang menuding Wakil Presiden RI dua periode itu sebagai dalang dibalik penangkapan Edhy Prabowo atas kasus korupsi.

Husain Abdullah yang dikonfirmasi, Sabtu (5/12/2020), menyayangkan tudingan tersebut. Ia bahkan menilai sosok Danny Pomanto seolah tak memiliki etika dan sopan santun.

"Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Dany Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu. Danny seperti tidak punya lagi sopan santun, sipakalebbi sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan," terangnya.

Husain Abdullah bahkan menyinggung soal falsafah Bugis-Makassar terkait adat dan istiadat dalam menghormati orang tua.

"Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti itu karena secara budaya dan agama tahu resikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," sambungnya.

Lebih lanjut, Husain Abdullah menerangkan bahwa selama ini apalagi pasca tak lagi menjabat wakil Presiden, JK lebih banyak sibuk dengan aktivitas sosial.

Sehingga untuk urusan mengusik orang lain termasuk Danny Pomanto, menurutnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Atas kejadian ini Husain Abdullah menegaskan, jika Danny Pomanto bakal berhadapan dengan hukum.

Dalam artian pihak JK bakal melaporkan kasus pencemaran ini ke pihak berwajib, termasuk ke KPK.

"Danny tentu akan berhadapan dengan hukum. Apalagi melibatkan KPK, sehingga KPK pun perlu mengklarifikasi dan membersihkan dirinya dari tuduhan Danny Pomanto," tegasnya.

Baginya masalah yang dimunculkan Danny, menyangkut fitnah kepada JK bahkan Anies Baswedan dan juga sangat merendahkan KPK yang prestasinya menangkap Menteri KKP justru dipandang sebagai angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. 

"Danny telah mencederai kerja keras KPK. Yang tidak kalah bahayanya, Danny telah mengadu domba tokoh tokoh  nasional. Yang bisa berdampak buruk terhadap hubungan hubungan antar elite yang selama ini berjalan baik," paparnya.

Ia pun meminta KPK memanggil Danny Pomanto untuk mengklarifikasi fitnahan tersebut.

"Pak JK dan Pak Prabowo Subianto dua tokoh yang bersahabat. Bahkan keduanya yang mendorong pencalonan Anies Baswedan pada Pilgub DKI beberapa waktu lalu," tutupnya.