CELEBEDMEDIA.ID, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan merombak sejumlah posisi jabatan eselon II di lingkup Pemprov Sulsel. Setidaknya, 10 pejabat bergeser dari posisinya.

Pengambilan sumpah janji jabatan itu, dilangsungkan di Claro and Convention Hotel Makassar, Senin (2/1/2023). 

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman meminta para pejabat yang dilantik untuk loyal pada pimpinan. Hal itu disampaikan Sudirman dalam sambutannya sesaat sebelum melantik 10 pejabat yang bergeser.

“Dan paling penting semuanya kita ingat 3 hal yakni loyalitas, integritas, kinerja," tegasnya.

Sudirman juga meminta para pejabatnya untuk amanah atas jabatan dan kepercayaan yang diberikan. 

"Dari 3 semua kunci adalah jalankan amanah yang baik,” ucap Andi Sudirman Sulaiman yang dikutip dalam kanal YouTube resmi Pemprov Sulsel, Senin (2/1/2023).

“Saya minta tolong semua kita Pemprov yang kuat, Pemprov yang harus bangga. Dan Pemprov we make it happen,” tutupnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arief Wickasono menilai, mutasi itu hal biasa untuk menyegarkan organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada tujuan politik tertentu.

Arief menyebut, ada kecenderungan pelantikan 10 pejabat eselon II di Pemprov Sulsel sebagai upaya konsolidasi menatap tahun politik 2024 mendatang.

"Di luar pandangan bahwa incumbent memiliki kepentingan atau tidak, kalau melihat timingnya, dan juga kecenderungan yang telah ada sebelumnya, mutasi 10 pejabat pemprov Sulsel ataupun yang terjadi di wilayah lain, bisa dianggap sebagai upaya konsolidasi dalam rangka kesiapan birokrasi menghadapi tahun politik 2024," tegasnya melalui sambungan Telepon, Senin (2/1/2023).

Jika melihat indikatornya, mutasi itu tak hanya sebatas konsolidasi menyambut tahun politik. Namun, menurut analisa Arief, pergeseran sejumlah pejabat juga menjadi upaya antisipasi jelang Pilgub 2024.

"Begitu pula jika dilihat dari perspektif kekuasaan di pemprov, mutasi itu juga bisa dimaknai sebagai upaya antisipasi tahun politik 2024," tambahnya.

Beberapa pejabat yang bergeser kata Arif, kemudian memicu lowongnya jabatan yang ditempati sebelumnya. Misalnya, Amson Padolo yang dulu menjabat Kadis Kominfo digeser sebagai Kepala Pelaksana BPBD. Jabatan Kadis Kimonfo pun lowong.

Menurutnya, jika melihat momentum mutasinya, ada kemungkinan Gubernur Sulsel akan menempatkan pejabat yang mampu diajak 'bekerjasama'. Terutama jabatan yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Kominfo.

"Biasanya seperti itu (menempatkan orang-orang dekat). Tapi kita perlu juga memperhatikan regulasi serta waktu terkait mutasi yang diperbolehkan bagi incumbent untuk melakukannya," tukas Arief.

Namun demikian, faktor lain yang perlu  dilihat kata Arief, adalah siapa yang ditetapkan sebagai pejabat dilingkup Pemprov. 

"Dengan mengetahui siapa, publik akan dapat melihat tarikan kekuasaan yang ada disana," tandasnya.