NAMA Antang, salah satu wilayah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, belakangan ini mengglobal. Melalui pemberitaan media mainstream maupun media sosial. 

Semisal Instagram, Facebook, YouTube. Coba saja tanya Paman Google. Banyak sekali info ditemukan. Lucu, tragis, ironis, mengesalkan, menyedihkan. Semua ada, campur aduk perasaan. 

Itu gara-gara jalan rusak yang amat parah. Banjir, berkubang, berlumpur. Tidak sedikit pengendara motor yang jatuh berlepotan lumpur.

Antang juga menjadi sorotan media bila musim hujan tiba. Perumahan penduduk tergenang air banjir. Banyak warga mengungsi. Berhari-hari. Balik lagi setelah air surut. 

Tahun 1980-an akhir, saya juga pernah menjadi warga Antang. Saya membeli satu unit rumah di Perumnas Antang. Over kredit dari pembeli pertama.

Era itu, Perumnas Antang seperti terletak di ujung dunia. Masih sepi dan anker. Apalagi di malam hari. Banyak penghuni Perumnas tidak berani pulang. Mending bermalam di kota. 

Bila sudah pukul delapan malam, warga yang terpaksa harus pulang, berhenti dulu di sekitar PLTU Tello. Di sana mereka menunggu pemotor lain. Berdua pun kadang tidak berani. Ya tunggu sampai lima motor baru berombangan konvoi.

Soalnya jalanan amat sepi dan gelap. Beruntung kalau sempat berpapasan pengendara lain. Tetapi kalau dari jauh ada terlihat lampu motor, kita bukannya senang. Malah cemas. Apakah itu orang baik-baik atau bukan. Horor memang. 

Apalagi di pertengahan antara Tello dan Perumnas, yakni di Pannara ada pekuburan Islam dan Kristen. 

Di sini lebih horor lagi. Selain banyak mahluk halus, biasa juga ada mahluk jadi-jadian. Orang yang pura-pura mabuk, tiduran di jalanan. Lalu menodong pengendara yang melintas sendirian. 

Makin lama teror situasi sepi dan teror kriminalitas itu kian menghilang. Itu karena semakin banyak warga yang datang membangun rumah, mendirikan usaha. Kompleks-kompleks perumahan semakin banyak. 

Kini teror warga yang populer, mengglobal terkenal, adalah jalan rusak dan banjir. Bertahun-tahun seolah tidak ada penyelesaian. Terus berulang, dan berbilang tahun. 

Kacau memang. Banjir terjadi karena area lahan yang semula menjadi kantong air, terkonversi menjadi area perumahan dan usaha. Air pun kebingungan mau mengalir ke mana? 

Semakin banyaknya populasi yang bermukim di Antang, otomatis volume kendaraan semakin banyak melintas di jalan sempit itu. Konstruksi jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan muatannya yang melintas. 

Ya jalanan pasti rusak. Ketika dibangun dulu, kalkulasi kapasitasnya tidak sekuat seharusnya sekarang di saat volume kendaraan semakin padat dan berat. 

Warga Antang sudah bosan mengadu dan meng-aduhhh... Mereka tanam pohon di tengah jalan, memasang spanduk bernarasi sinis, lucu, kesal. Apakah Antang masih bagian dari Republik Indonesia? 

Jalan yang rusak parah naudzubillah itu merupakan jalan provinsi. Artinya, tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Itu sebabnya warga marah kepada Gubernur, seolah tidak ada perhatian serius. 

Wilayah yang jauh diurusi jalannya. Wilayah terisolasi pun dibuatkan akses jalan. Anggaran digelontorkan. Seperti sinterklas saja. Sementara jalan Antang yang di depan mata, di ibu kota provinsi, seolah dilirik pun tidak oleh para petinggi Pemprov. 

Tetapi, Atang itu masuk wilayah administrasi Makassar, Kecamatan Manggala. Meski demikian, APBD Kota tidak bisa serta merta dipakai memperbaiki jalan rusak itu. Makanya Walikota, katanya merasa sedih, warganya menderita. 

Karena itu terjadi silang sengketa dan situasi simalakama. Wilayah dan penduduk urusan Pemerintah Kota Makassar. Tetapi jalan, karena statusnya jalan provinsi, maka tanggung jawabnya Pemprov. 

Terjadinya banjir, jalan rusak karena perkembangan Antang yang semakin melaju. Populasi penduduk dan bangunan semakin padat. Tata kota tidak keruan. Kapasitas jalan, sistem jaringan drainase kacau. 

Pertanyaan, siapa yang mengatur tata kota? Siapa yang mengeluarkan izin membangun? Apakah izin mendirikan bangunan dan pengembangan kawasan, sudah sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan kawasan? 

Kekacauan semua itu bermula dari perencanaan tata kota dan kawasan yang amburadul. Ditambah pemberian izin mendirikan bangunan yang asal-asalan. Tanpa mempertimbangkan daya dukung kawasan. Faktor banjir dan lalu lintas.

Koordinasi memang barang mahal. Pengembangan kawasan harusnya didahului koordinasi tanggungjawab dalam segala aspek. Gerak pembangunan selaras semuanya. 

Itulah sebabnya ada rapat koordinasi pembangunan (rakorbang). Tetapi rakorbang kadangkala hanya formalitas belaka. Cuma cara halal menghabiskan anggaran, bagi-bagi honor dari APBD. 

Ketika situasi dan kondisi sudah kacau balau, seperti nasib Antang, yang terjadi hanya saling menyalahkan dan menghindar dari tanggung jawab. Saling tantang. 

Lebih lucu lagi, dan sangat anekdotal, partai politik pun turun cawe-cawe di lokasi jalan rusak. Polisi juga tak meu ketinggalan, kerja bakti. Cie.. Cie... 

Mereka foto-foto, video-video, upload di sosmed, membuat Antang semakin viral. Tapi mereka lupa, saling tantang di Antang, hanya menampar muka dan mempecundangi diri sendiri. Karena mereka semua tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sejak awal. Mereka baru bereaksi setelah ada aksi dan rakyat marah. Masih mauko....!