CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Ni’matullah angkat bicara terkait polemik PT Vale. Bahkan ia menanggapi terkait dua judul berita terkait PT Vale yang dinilainya tidak tepat.

Ni’matullah menyebut judul pemberitaan pertama, adalah 'DPRD Sulsel Menolak Perpanjangan Kontrak PT Vale'. Judul berita itu dinilai tidak tepat dan fatal, karena berdasar komentar dan aspirasi orang per orang di DPRD Sulsel dan media tersebut membawa nama lembaga DPRD.

"Sementara kami di DPRD Sulsel, secara kelembagaan, belum pernah bicarakan dan putuskan hal itu secara komprehensif dan sesuai mekanisme DPRD,"  kata Ni’matullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima CELEBESMEDIA.ID, Sabtu (26/3/2022).

Ulla sarapan akrabnya, mengatakan bukan soal setuju atau tidak tentang kontrak PT. Vale, tetapi hal itu belum menjadi sikap lembaga. judul berita itu bertendensi framing atau penggiringan opini, jadi harus diluruskan.

"Kedua, muncul berita dengan judul "DPRD Sulsel Mengusir Utusan PT. Vale". Sekali lagi, judul itu provokatif dan tidak tepat, karena yang terjadi itu hanya dinamika biasa dalam rapat di DPRD. Bukan DPRD Sulsel yang mengusir utusan PT. Vale," tuturnya.

Dirinya pun sangat menyayangkan insiden tersebut, sebeb menurutnya kurang elok jika DPRD Sulsel yang mengundang, kemudian DPRD Sulsel juga yang melakukan pengusiran terhadap PT Vale.

Seyogyanya, kata Ulla, beri saja dulu kesempatan utusan PT. Vale tersebut memberikan penjelasan atau klarifikasi atas laporan masyarakat dan protes dari pihak Walhi Sulsel terkait soal limbahnya.

"Bila ternyata dianggap datanya kurang valid atau penjelasannya kurang memadai karena kapasitas jabatannya di perusahaan tidak pada level pengambil kebijakan, maka buatlah dulu kesimpulan sementara dan rekomendasikan rapat tindak lanjut dengan meminta kehadiran otoritas yang lebih tinggi di PT. Vale, Direktur misalnya," ujarnya.

Ulla pun menyatakan, DPRD adalah lembaga terhormat, jadi berprilakulah terhormat dengan saling menghargai Rapat Dengar Pendapat (RDP) apalagi hal itu rutin dilakukan di DPRD, hampir tiap bulan dan hampir semua komisi melakukan rapat tersebut

"Perlu saya jelaskan, bahwa RDP itu forum klarifikasi terhadap masalah-masalah atau aspirasi masyarakat yang mencuat atau aspirasi yang masuk ke DPRD. Sehingga, untuk keperluan tersebut, maka DPRD mengundang pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau aspirasi masyarakat tersebut," ungkapnya.

"Kenapa perlu mengundang pihak terkait, karena kita harus dengar semua pihak tentang masalah tersebut. supaya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa proporsional, obyektif, dan lengkap dalam menyikapi masalah atau aspirasi masyarakat yang berkembang," sambungnya.

Olehnya itu, dia berharap agar pemberitaan media jangan sampai menyeret lembaga DPRD dalam melakukan hal yang gegabah.

"Saya tidak punya urusan dengan PT. Vale, apalagi membela PT. Vale. Sebagai pimpinan DPRD Sulsel, saya hanya ingin meluruskan persepsi terhadap lembaga ini, karena judul dan berita-berita tersebut sudah viral, supaya posisi lembaga ini tepat, tidak ditunggangi kepentingan dan agenda segelintir orang," tutupnya.

(Laporan: Darsil Yahya)