CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Penolakan perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia Tbk oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat.

PT Inco atau yang kini dikenal dengan PT Vale belakangan ramai dibicarakan masyarakat pasca pernyataan Sudirman yang dengan tegas menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale yang akan jatuh pada tahun 2025 mendatang.

PT Vale yang beroperasi di Blok Sorowako, dituding minim kontribusi terhadap Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur.

Akan tetapi, meskipun mendapat penolakan dari orang nomor 1 di Sulsel, PT Vale justru mendapat dukungan dari masyarakat adat di area pemberdayaan operasi PT Vale Indonesia Tbk yang melihat dan merasakan langsung dampak dari kehadiran PT Vale.

Lamberth Laiyo selaku Sombungkaru Mokole Nuha atau Wakil Mokole Nuha, sebagai pimpinan tertinggi komunitas adat di area PT mengatakan bahwa sejauh ini PT Vale telah berkontribusi cukup baik kepada warga setempat. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal dan memberikan beasiswa pendidikan untuk warga setempat.

Bukan hanya itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pabrik-pabriknya seperti limbah, juga mampu ditanggulangi dengan baik.

"Dulu awal-awal operasi itu memang awalnya banyak debu tetapi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga pabrik itu tidak ada lagi debu sampai saat ini. Penanganan limbah juga cukup bagus menurut saya," jelas Lamberth kepada CELEBESMEDIA.ID, Jumat (16/9/22).

"Menurut saya, penanganan lingkungan di PT Inco sampai PT Vale saat ini cukup bagus," kata Lamberth mempertegas pernyataan sebelumnya.

Namun, Lamberth yang juga pensiunan PT Vale dan telah bekerja selama 33 tahun mengatakan masih terdapat hal yang perlu diperbaiki oleh PT Vale. Salah satunya kesejahteraan masyarakat adat yang masih belum merata.

"Kalau kontribusi PT Vale dari PT Inco cukup bagus walaupun memang di beberapa sektor bagi kami masyarakat adat, memang barangkali ini yang harus diperbaiki ke depan," lanjut Lamberth.

Ia mengatakan bahwa seharusnya PT Vale memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat adat terdampak, seperti yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam MoU antara pihak PT Vale dengan masyarakat adat.

"Makanya untuk kedepannya, yang kita mau adalah PT Vale betul-betul harus ada kontribusi tersendiri untuk masyarakat adat kena dampak. Program CSR, kami minta ini harus ada porsi tersendiri untuk masyarakat adat kena dampak,"

"Ini salah satu permintaan kami untuk duduk bersama dengan PT Vale untuk membicarakannya dengan baik dan masih banyak hal yang harus betul-betul di-clearkan dengan masyarakat adat sebelum tanda tangan perpanjangan kontrak PT Vale selanjutnya,"

Salah satu kesejahteraan masyarakat adat yang diinginkan adalah terkait subsidi pengobatan di RS Vale untuk para karyawan yang dihilangkan agar dapat dilanjutkan.

"Sekarang ini masih ada subsidi pengobatan dari PT Vale tapi itu lanjutan dari dari PT Inco, khusus untuk pensiunan PT Inco bukan productnya PT Vale. Kalau jamannya PT Vale saat ini sudah dihilangkan untuk karyawan PT Vale-nya," ucap Lamberth.

Selain rumah sakit, Lamberth menambahkan bahwa PT Vale juga membangun fasilitas umum lainnya seperti taman bermain anak-anak untuk rekreasi keluarga. Mewakili masyarakat adat setempat, Lamberth berharap dan mendukung kontrak karya PT Vale dapat dilanjutkan.

"Kami mendukung perpanjangan kontrak PT Vale selanjutnya," tutupnya.

Pernyataannya mewakili tokoh adat di 4 kecamatan pemberdayaan PT Vale, yakni Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Malili.

Laporan: Fitri Khaerunnisa