Terkepung Massa, Ketua DPRD Sulsel Janji Kawal Tuntutan Buruh
![](https://thumb.spotlight.id/image/2024/05/01/2bb44e2a23b7317828a61dd28ca5e609-Screenshot_20240501_164949_WhatsAppBusiness.jpg)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ratusan massa serikat buruh mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka memperingati Hari Buruh, Rabu (01/05/2024).
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari turun tangan menemui seluruh massa di depan kantor DPRD Sulsel. Ia berjanji segera menunaikan tuntutan para buruh usai orasi mereka.
Ia mengatakan untuk tuntutan daerah tentu akan segera ditindaklanjuti karena memang menjadi kewenangannya.
Namun untuk tuntutan bersifat nasional seperti pencabutan UU No 6 Tahun 2023, tentu tidak menjadi kewenangan daerah, akan tetapi ia berjanji akan mencoba untuk mengkomunikasikan tuntutan tersebut ke pusat.
"Hal itu akan menjadi bahan yang akan kita komunikasikan dari semua tingkatan, kalau ada tuntutan ke pusat insyaAllah kita akan komunikasi kan ke pusat, tapi kalau tuntutan daerah InsyaAllah kita realisasi kan," jelas Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Ia pun menegaskan akan segera melaksanakan pertemuan dengan semua unsur federasi buruh, dan Komisi E, terkait tuntutan ke Dinas Ketenagakerjaan. Liat juga menyampaikan akan membantu serikat buruh melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat).
"InsyaAllah akan ada pertemuan yang akan kita laksanakan untuk mempertemukan semua unsur-unsur organisasi buruh dan kita, dan bukan hanya dari Komisi E, tapi juga perwakilan-perwakilan fraksi dari beberapa komisi, terkait Disnakertrans kita akan bantu dalam hal RDP (Rapat Dengar Pendapat), " sambungnya.
Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di depan kantor Gubernur Sulsel :
1. Cabut UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
2. Tolak Upah Murah
3. Hentikan Perbudakan Driver Ojol
4. Stop Union Busting dan Kriminalisasi Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh
5. Tindak Tegas Perusahaan Nakal Pelanggar Ketenagakerjaan
6. Stop PHK Sepihak
Laporan: Riski