CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah terus berupaya keras mengejar target dua juta vaksinasi covid-19 per hari sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Maka tiap wilayah di Indonesia menggalakan program vaksinasi guna pemenuhan target tersebut.

Termasuk di Sulsel yang menggalakkan program Kebut Vaksinasi dengan melibatkan berbagai pihak. Sayangnya program tersebut masih terkendala kelangkaan stok di beberapa daerah. 

Marini, Direktur Bosowa Peduli  mengungkapkan jika melihat kenyataan di lapangan minat warga untuk vaksin saat ini semakin meningkat jika dibandingkan pada awal dikeluarkannya program vaksinasi tersebut, namun sayangnya hal ini tidak didukung dengan ketersediaan stok. 

"Kami (Bosowa Peduli) sering mengadakan program vaksinasi di daerah dan merasakan jauhnya perbedaan minat warga untuk divaksin. Saat ini warga semakin antusias sementara dulu sangat kurang," ungkap Marini dalam Obrolan Karebosi secara virtual di Celebes TV Selasa (24/8/2021). 

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ichsan Bustari mengkaui jika memang target pencapai vaksinasi di Provinsi Sulsel lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini karena Jawa dan Bali masih menjadi wilayah konsentrasi vaksinasi. Alasannya tidak lain karena jumlah kasus aktif dan kematian yang tinggi. Sehingga stok vaksin lebih di prioritaskan pada daerah tersebut. 

"Penyelenggara vaksinasi dari pusat kini lebih memproritaskan ke Pulau Jawa dengan angka kasus Covid-19 yang kian tinggi dibandingkan dengan penyaluran vaksinasi ke Kabupaten lainnya sekitar 70-80 persen,” ujarnya dalam talkshow virtual Obrolan Karebosi. 

Sementara pengamat kesehatan, Prof Najib Bustam vaksinasi dan pembatasan kegiatan masyarakat memang menjadi langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19. Namun khusus untuk program vaksinasi itu yang menjadi kendala karena ketersediaan stok. Ditambah jenis vaksin yang digunakan merupakan produksi luar negeri yang semakin menyulitkan untuk pemenuhan ketersediaan stok. 

"Kelangkaan vaksin tersebut dilihat bahwa vaksin ini bukanlah merupakan  produksi sendiri sehingga pengadaan vaksinnya harus menyesuaikan dengan jadwal proses impor vaksin ke Indonesia dari luar negeri yang direncanakan hingga akhir tahun," jelas Prof Najib. 

Karenanya program vaksinasi yang menjadi langkah jitu pemutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini menjadi terkendala oleh stok yang terbatas.

Prof Najib juga meminta agar pemerintah lebih transparan ke publik dalam penanganan Covid-19. 

"Untuk mengetahui  sejauh mana kasus Covid-19 terkendali harus dilihat dari berapa persen penurunan dan seberapa besar terkendalinya, agar masyarakat bisa sadar dan tahu mengenai tingkat penurunanya seperti apa, kenyataan sekarang bahwa hal terkait tracing Covid-19 hanya diketahui pemerintah pusat dan daerah dengan memakai indikator tertentu tanpa terbuka dengan masyarakat”ucapnya.