CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Jalan rusak, minimnya pencahayaan hingga sampah yang berserakan di kawasan Center Poin of Indonesia (CPI) yang dikelola Pemprov Sulsel dikeluhkan warga.  

Warga tidak dapat menikmati ruang publik dan Ruang Terbuka HIjau seluas 50,47 hektare di kawasan CPI dengan nyaman. 

Warga menilai kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) yang dikelolah pemerintah kurang diperhatikan dan membandingkan cara kelola Citraland City.

Salah seorang pengunjung, Zakiah kecewa dengan pengelolaan Pemprov Sulsel  yang seakan mengabaikan luas lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Di sebelah (Jembatan Tongkonan) itu, jelek jalanannya, jogging tracknya uga tidak jelas, rumputnya tinggi, kurang terawat. padahal itu jalan menuju lego-lego. kalau dibandingkan di sebalah sama di sini (Citraland City) jelasmi beda. Pengunjungnya saja banyak di sini," ungkap Zakiah kepada CELEBESMEDIA.ID, Kamis (1/6/2023). 

"Seharusnya lebih bagus di sebelah karena kelolaan pemerintah, semoga bisa dikelola sama pemerintah seperti di CitraLand City," harap Zakiah. 

Bahkan ada warga yang enggan berlama – lama di Lego-lego CPI karena khawatir anaknya hilang karena minimnya cahaya. 

"Inikan salah satu ikonnya kota Makassar toh, jadi sebaiknya ada pembenahan atau perbaikan yang dilakukan pemerintah, supaya tidak gelap, dan kita juga sebagai pengunjung merasa aman kalo berlibur di sini. Karena kalo gelap begini kita was-was terus sebagai orangtua, kalo anak-anak bermain, takut hilang," kata salah seorang pengunjung CPI, Uci. 

Perkir yang semerawut juga tak lepas dari sorotan warga. Salah satu pengunjung, Rehan menegluh sulitnya mendapatkan tempat parkir di kawasan Lego – lego CPI. 

"Kadang kalau sudah penuh sekalimi di sini saya harus parkir di luar terus jalan jauh dari luar biar tidak kesusahan lagi kalau motor terjepit sama kendaraan lagi, cuma ya itu capekki karena jauh parkir tapi mau mi diapa dari pada susahki lagi kasih keluar motor mending begitu," ucapnya.

Banyaknya keluhan warga dinilai pengamat tata kota Fahmyddin dampak dari pengelolaan yang dilakukan pemerintahan terhadap kawasan CPI berliku-liku & terlalu birokratif. 

“Jika dilihat memang terdapat kejomplangan yang terjadi dari pengelolaan 2 pihak tersebut. Dalam pemahaman kita kalau pemerintah yang saat ini memang terlihat lamban, cara kerjanya adalah semua kebijakan yang dikeluarkan harus melewati banyak jenjang, terlalu berliku-liku, karena memang tupoksinya seperti itu, dan birokratif. Sedangkan swasta tidak karena konsen mereka bagaimana bekerja dengan cepat dan efisien dalam pengelolaannya," ucapnya kepada CELEBESMEDIA.ID, Jumat (16/6/2023). 

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulsel pun menjelaskan salah satu alasan mengapa pengelolaan dan penanganan yang dilakukan pemprov saat ini seolah-olah tak gesit dan kurang mengakomodasi pelayanan terhadap masyarakat dikawasan CPI tersebut.

“Pemerintah terlalu berliku-liku, karena memang tupoksinya seperti itu, dan birokratif. Sedangkan swasta tidak karena konsen mereka bagaimana bekerja dengan cepat dan efisien dalam pengelolaannya," jelasnya.