CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pengamat pemerintahan Andi Luhur Prianto sebut Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan amatir. Hal ini pasca Gubernur Sulsel memandatkan kewenangannya dalam menandatangani persetujuan terkait pertanggungjawaban APBD 2021 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pelaksana Harian (Plh) melalui pesan singkat di WhatsApp.

Akibat tidak adanya bukti formal yang diberikan Andi Sudirman Sulaiman kepada Abdul Hayat Gani sebagai Plh Gubernur, akhirnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak melanjutkan Rapat Paripurna, Rabu malam (20/7/2022). 

Menurut Luhur, penolakan yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah tindakan yang tepat. 

"Memang kita sayangkan harusnya perdebatan itu sampai ke inti dan konten APBD karena banyak hal menurut saya yang perlu diperdebatkan, perlu DPRD (Sulsel) memberikan insight, masukan terutama terkait misalnya dengan defisit anggaran yang masih dialami Pemprov (Sulsel) sampai hari ini. Tapi kan yang terjadi semalam bukan soal konten, bukan soal substansi tetapi lebih pada teknis yang dianggap tidak memenuhi syarat," jelas Luhur kepada CELEBESMEDIA.ID pada Kamis siang (21/7/22).

Luhur menyebutkan tindakan yang dilakukan Gubernur Sulsel merupakan tindakan yang amatir, sebab seorang pemimpin mengetahui bahwa semua hal dalam pemerintahan harus dilakukan dengan formal. 

Ia menilai bentuk komunikasi yang ditampilkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai orang nomor satu di Sulsel merupakan komunikasi pemerintahan yang buruk.

"Apalagi ini sifatnya paripurna dan saya kira tidak bisa juga dibenarkan alasan bahwa orang tidak hadir kemudian me-WA pribadi pada pelaksana harian untuk melanjutkan agenda ini yang sangat strategis. Ingat ini kebijakan anggaran, kebijakan keuangan yang memang sifatnya sangat strategis," tegas Luhur.

"Ke depan memang kita perlu memilih pemimpin yang punya kapasitas memerintah yang baik," lanjut Luhur.

Pria yang juga dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar berharap ini menjadi kekeliruan Sudirman yang terakhir di sisa masa jabatannya yang tidak lama lagi akan berakhir. 

"Ini menjadi bahan evaluasi. Ini kesekian kalinya blunder yang dilakukan oleh gubernur yang dulu menjadi wakil gubernur. Harus menjadi pelajaran yang terakhir saya kira, apalagi masa jabatannya tidak lama lagi. Hal hal yang terkait teknis, prosedur-prosedur administrasi pemerintahan mesti dipahami," katanya.

Gubernur kata Luhur harusnya melibatkan tim ahli ketika menghadapi kendala dalam menjalankan pemerintahan.

"Banyak pembantu-pembantunya, banyak skali tim ahlinya, saya kira mereka harus berperan, memberikan advice, memberikan masukan, supaya jangan hanya karena faktor non teknis seperti ini membuat dinamika hubungan antara DPRD dengan Pemprov menjadi deadlock atau buntu seperti ini karena yang rugi akhirnya adalah publik atau masyarakat sulsel secara keseluruhan," harap Luhur.

Laporan: Fitri Khaerunnisa