Di masa pandemi Covid-19 ini, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, diprioritaskan mendapat fasilitas sertifikasi halal dari pemerintah.

Webinar ini menghadirkan empat narasumber yakni Kadis Koperasi UMKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH, Sri Ilham Lubis, Direktur Pusjilal Sulsel, Waspada Santing dan penyelia halal dan pengurus Pusjilal Indonesia, Kasmawati.

Persoalan sertifikasi halal menjadi tema pokok dalam webinar, menurut Kajian Pusat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sektor yang prioritas untuk menerima fasilitas sertifikasi halal adalah sektor UMKM, karena menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sesuai amanah Presiden, pelaku UMKM diberi kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi halal mulai 13 Agustus 2020. Hal itu diuangkapkan oleh Sri Ilham Lubis.

“Biaya sertifikasi halal bagi UMKM difasilitasi pihak lain, baik pemerintah pusat melalui APBN, maupun Pemda melalui APBD, maupun perusahaan swasta melalui kegiatan CSR,” tutur Sri.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Advokasi Halal (Pusjilal sulsel) Waspada Santing mengatakan data di Sulsel sektor usaha UMKM capai 944.279, sementara UMKM yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI baru dikisaran 2.000an UMKM.

Jaminan produk halal dinilai sangat penting dalam penerapan standarisasi produk UMKM sebagai jaminan kualitas produk untuk di konsumsi masyarakat.