CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan akan menekan angka anak putus sekolah (APS) di Makassar. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Makassar di tahun 2023 sebanyak 2.240 orang, sedangkan APS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.055 orang. Sehingga jika dijumlahkan sebanyak 3.295 orang.

Angka ini belum termasuk calon siswa yang tidak lulus dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini dan belum mendapatkan solusi untuk bersekolah di tempat lain.

Menanggapi tinggi angka anak putus sekolah di Makassar, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan akan mencari solusi untuk menekan angka anak yang putus sekolah di Makassar.

"Kita akan data anak-anak yang terancam putus sekolah, lalu kita cari, dan carikan solusi agar anak itu tidak putus sekolah. Karena ini juga tugas pemerintah kota, karena ini visi misi saya," jelasnya Selasa (18/07/2023).

Walikota yang akrab disapa Danny Pomanto ini menegaskan banyak jalan yang bisa dilakukan untuk menekan angka anak yang putus sekolah tersebut.

"Banyak hal yg bisa kita perbuat, misal ada paket A, B dan C kemudian kita juga bekerjasama dengan swasta, yah kalau tidak bisa sekolah di negeri. Kita Carikan dan sekolah kan di swasta, serta solusi atau langkah konkret nya adalah sekolah. Kita ada hibridisasi kelas, bisa saja kita buka kelas seperti universitas terbuka ada yang offline dan ada yang online atau virtual untuk anak anak yang terancam putus sekolah itu," pungkasnya

Sementara menurut Ketua Lembaga Forum Orangtua Murid Herman Hafid Nassa, salah satu penyebab tingginya anak putus sekolah di Makassar akibat kurangnya kuota yang tersedia, dalam hal ini jumlah sekolah yang tidak merata di kota Makassar.

"Setiap tahunnya itu, harusnya jangan koar-koar masalah PPDB dulu, tetapi harus lengkapi dulu sekolah SMA dan SMK Negeri di setiap kecamatan, seperti contohnya Kecamatan Makassar, Kecamatan Wajo, dan kepulauan Sangkarrang. Kecamatan itu belum memiliki Sekolah SMA dan SMK, maka sebaiknya lengkapi dulu ini semua," tegasnya

Ia juga menilai jalur zonasi tidak efektif digunakan dalam PPDB, sebab tidak meratanya sekolah SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di wilayah Kota Makassar.

"Lengkapi dulu SMA dan SMK ini barulah bisa stabil jalur zonasi itu. Ini kan di Kota Makassar ada 3 kecamatan yang dirugikan, jadilah terjadi diskriminasi. Harusnya ada jalur khusus untuk 3 kecamatan ini atau ada kuota khusus yang diberikan untuk 3 kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri," jelas Herman

Laporan : Riski