CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Istana Negara akan dibangun di dataran tertinggi pada lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.  Letak dataran tersebut di titik Nol IKN, dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.

Rencana pembangunan Istana Negara ini dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (15/3/2022).

“Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini. sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menjelaskan memilih lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur karena beberapa pertimbangan, salah satunya letam geografisnya yang berada di tengah Indonesia. 

"Hingga kita putuskab di Kalimantan Timur di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena ini adalah titik yang paling tengah jika diambil dari barat, timur, utara dan selatan, tengahnya di sini. Tetapi juga ada karena alasan karena tersedianya lahan yang ada di sini tetapi yang paling penting perpindahan ini untuk pemerataan dan untuk keadilan," jelas Presiden Jokowi. 

Pemeratan dan keadilan yang menjadi dasar perpindahan Ibu Kota Negara ini, kata Jokowi untuk menghadirkan magnet baru sehingga peroutaran ekonomi tidak hanya terfokus di Jawa saja. 

"Kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persen (populasi) penduduknya ada di Jawa, 156 juta penduduk ada di Jawa padahal ada 17 ribu pulau. Perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta artinya apa, magnet ada di Pulau Jawa dan ada di Jakarta. Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain," tegasnya.

Presiden juga mengatakan bahwa IKN Nusantara dibangun dengan salah satu konsep sebagai kota hutan.

"Tapi yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri, yang monokultur, yang homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang," ujarnya.

Pemerintah, ujarnya, Ingin memperbaiki dan merehabilitasi lahan hijau di IKN Nusantara.

“Sehingga ini yang mau kita lakukan, merehabilitasi baik hutannya, maupun mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada, karena memang banyak sekali hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi,” tutup Presiden Jokowi.