CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan akan memutus budaya transaksional jabatan di lingkup Pemkot Makassar. Pasalnya, ada sejumlah pejabat yang melakukan lobi agar tak diganti.

Hal tersebut diungkapkan Munafri usai mengganti sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) tujuh kepala dinas di Balaikota Makassar, Selasa (4/3).

"Kepala sekolah SD, SMP, konyol ini, bahkan ada yang sampai Kabid. Bukan orang tawarkan, tapi dia menawarkan dirinya. (Mereka bilang) berapa saya bayar kalau masih tinggal tetap di sini, pak'?,” kata Appi, sapaan akrab Munafri.

“Coba bayangkan, di mana mentalnya? Apa yang kita mau harapkan dari orang seperti ini. Tidak ada,” tambahnya.

Appi mengungkapkan seluruh guru yang berkompeten di Makassar bisa berkesempatan menjadi kepala sekolah.

“Jadi nanti di Dinas Pendidikan untuk penempatan kepala sekolah semuanya diberikan kesempatan. Asesmen yang baik seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru yang punya potensi untuk bisa jadi kepala sekolah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Munafri Arifuddin merombak jajaran kepala dinas di hari keduanya berkantor di Balaikota Makassar, Selasa (4/3/2025) pagi. Ada tujuh pelaksana tugas (Plt) Kepala  OPD yang diganti.

Salah satunya adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Makassar, Andi Bukti Djufrie ditunjuk memimpin Dinas Pendidikan. Ia menggantikan Nielma Palamba yang sebelumnya menjabat Plt.

"Mutasi jabatan ini harus cepat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat," ucap Munafri, usai Rapat Paripurna Sertijab Wali Kota Makassar di DPRD Makassar Jl AP Pettarani, Senin (3/3).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan pejabat menjadi prioritas. Utamanya OPD yang akan menjalankan program-program unggulan Munafri-Aliyah.

Diantaranya Dinas Pendidikan untuk program gratis seragam sekolah, dan DLH untuk program iuran sampah gratis.