CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Pahir Halim menyoroti sikap tertutup Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb terhadap media. Menurut Pahir, tak seharusnya seorang pejabat publik menutup diri dari media, apalagi jika yang ingin dikonfirmasi terkait dengan kepentingan publik.

Menurut Pahir, dalam kepemimpinan modern, tidak ada alasan untuk menghindari media. Mengingat posisi media massa sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Lanjut Pahir, jika sikap tertutup tersebut dipelihara Pj Walikota maka akan merusak citra dan reputasinya sebagai pejabat publik.

“Saya pikir walikota yang rugi dong kalau tidak ekspose hasil pertemuannya. Yah kan. Kecuali kalau memang informasi itu dirahasiakan oleh mereka. tapi kan boleh dibilang ini off the record dulu, misalnya kan. Sampaikan saja begitu, gak usah menghindar,” jelas Pahir Halim via telepon, Selasa (2/7/2019).

Sementara itu, terkait sikap yang ditunjukan Pj Walikota Iqbal suhaeb yang meninggalkan kantor Balaikota melalui pintu dapur ruang kerjanya karena menghindari sesi wawancara bersama media, dinilai Pahir tidak etis untuk seorang pejabat publik. Menurut Pahir, sikap Pj Walikota tersebut bisa menimbulkan persepsi dan asumsi negatif dari publik.

“Saya pikir merugikan dirinya ini pak wali, kalau begini, itu justru akan mengundang asumsi-asumsi lain. Boleh jadi ada indikasi lain-lain, persepsinya publik bisa curiga, karena kenapa harus memilih jalur rahasia gitu kan,” tambah Pahir.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb meniggalkan Balaikota pada Selasa (2/7/2019) sore melaui pintu dapur di ruang kerjanya. Iqbal keluar lewat pintu dapur saat belasan awak media menunggunya di depan pintu ruang kerjanya untuk sesi wawancara terkait hasil pertemuannya dengan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI terkait monitoring dan evaluasi program tematik pemberantasan korupsi terintegrasi yang membahas mengenai rekonsiliasi pajak penerangan jalan umum dan optimalisasi pendapatan daerah (pajak reklame). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di ruang kerja Walikota.

Hingga berita ini dimuat, Pj Walikota Iqbal belum memberikan klarifikasi resmi.